Analisis Risiko Hukum Lintas Batas untuk Pelaku Industri Web3

Seiring dengan perkembangan teknologi blockchain, jaringan publik seperti Ethereum sebagai infrastruktur publik global, secara bertahap menunjukkan potensi besar sebagai internet nilai generasi berikutnya. Namun, karakteristik desentralisasinya juga membawa tantangan regulasi, dengan kejahatan seperti penipuan, pencurian, dan pencucian uang menunjukkan karakter internasional dan terselubung. Sistem yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas tradisional sudah sulit untuk secara efektif menangani kejahatan baru ini.

Kondisi ini mendorong berbagai negara untuk melakukan reformasi besar-besaran terhadap sistem yurisdiksi pidana lintas batas tradisional dan penegakan hukum. Artikel ini akan membahas risiko hukum pekerja Web3 yang "pergi ke luar negeri" berdasarkan ketentuan hukum yang relevan di Tiongkok.

Konsep Dasar Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Penegakan Hukum

Sebelum membahas yurisdiksi pidana lintas batas dan penegakan hukum, perlu terlebih dahulu untuk memperjelas konsep inti kedaulatan. Kedaulatan adalah landasan sistem hukum internasional modern, yang berarti negara memiliki kekuasaan tertinggi dan akhir di dalam wilayahnya. Pada saat yang sama, prinsip kesetaraan kedaulatan mengharuskan setiap negara untuk saling menghormati kedaulatan satu sama lain dan tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.

Berdasarkan ini, pelaksanaan yurisdiksi dapat dibagi menjadi dua aspek, yaitu internal dan eksternal. Pelaksanaan yurisdiksi internal merupakan perwujudan langsung dari kedaulatan negara, sedangkan pelaksanaan yurisdiksi eksternal sangat dibatasi untuk menghindari pelanggaran kedaulatan negara lain. Yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas sebagai suatu bentuk "yurisdiksi penegakan hukum" yang bersifat eksternal, pasti akan terikat pada batasan yang ketat.

Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa negara maju Barat memanfaatkan keunggulan ekonomi untuk secara sembarangan memperluas yurisdiksi, menerapkan yurisdiksi panjang terhadap perusahaan dan individu di luar negeri, yang sebenarnya merupakan penyalahgunaan yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas.

Yurisdiksi Pidana Lintas Batas dan Praktik Penegakan Hukum di Tiongkok

Pihak berwenang yudisial di Tiongkok melakukan yurisdiksi dan penegakan hukum pidana lintas negara, pertama-tama perlu menentukan yurisdiksi atas tersangka kriminal terkait dan tindakan mereka, kemudian meminta bantuan kepada negara asing melalui prosedur bantuan yudisial pidana.

Penentuan yurisdiksi

Kewenangan pidana lintas batas di China terutama didasarkan pada tiga dasar:

1. Yurisdiksi personal terhadap warga negara Tiongkok
2. Perlindungan yurisdiksi bagi warga negara asing
3. Jurisdiksi universal berdasarkan perjanjian internasional atau kewajiban hukum internasional lainnya

Untuk warga negara Tiongkok yang berbuat kejahatan di luar negeri, umumnya berdasarkan prinsip yurisdiksi personal untuk menentukan yurisdiksi. Pasal 7 Undang-Undang Pidana menetapkan bahwa warga negara Tiongkok yang berbuat kejahatan di luar negeri, dikenakan hukum pidana Tiongkok, tetapi jika hukuman maksimum adalah penjara di bawah tiga tahun, tidak dapat dikenakan tuntutan.

Untuk warga negara asing yang melakukan kejahatan yang merugikan China atau warga negara China di luar negeri, Pasal 8 KUHP menetapkan bahwa jika hukuman terendah adalah penjara lebih dari tiga tahun, hukum China dapat diterapkan, kecuali jika hukum di tempat kejadian tidak menjatuhkan hukuman.

Selain menentukan yurisdiksi, perlu juga memeriksa apakah kejahatan memenuhi "prinsip dualitas kejahatan", yaitu bahwa tindakan yang relevan merupakan kejahatan di negara yang meminta dan negara yang diminta. Ini adalah prinsip dasar dalam bantuan hukum pidana internasional, yang telah diterapkan secara luas dalam prosedur seperti pengumpulan bukti, penyampaian dokumen hukum, pengambilan tindakan paksa, ekstradisi, dan pemindahan kasus.

Permohonan Bantuan Peradilan Pidana dan Kemajuan Kasus

Bantuan peradilan pidana adalah dasar bagi yurisdiksi dan penegakan hukum lintas batas. Undang-Undang Republik Rakyat Tiongkok tentang Bantuan Peradilan Pidana Internasional telah menetapkan ketentuan yang jelas mengenai hal ini, mencakup pengiriman dokumen, penyelidikan dan pengambilan bukti, pengaturan saksi untuk bersaksi, penyitaan dan pembekuan barang yang terlibat dalam kasus, serta penyitaan dan pengembalian hasil ilegal.

Subjek yang mengajukan permohonan bantuan hukum ditentukan berdasarkan ada tidaknya perjanjian bantuan antara China dan negara yang dimohon. Jika ada perjanjian, permohonan diajukan oleh Kementerian Hukum dan departemen terkait dalam batas kewenangannya; jika tidak ada perjanjian, maka diselesaikan melalui jalur diplomatik. Perlu dicatat bahwa China telah menandatangani perjanjian bantuan hukum pidana dengan beberapa negara besar Barat dan telah melakukan beberapa praktik kerja sama.

Analisis Kasus Penipuan Aset Kripto Lintas Batas Baru-Baru Ini

Sebagai contoh kasus penipuan aset kripto lintas batas yang diumumkan oleh Kejaksaan Jing'an Shanghai, kelompok penjahat menggunakan identitas seperti "mentor berpengalaman" untuk menipu korban agar berinvestasi dalam cryptocurrency. Polisi Shanghai melalui penyelidikan menemukan bahwa ini adalah kelompok penipuan jaringan telekomunikasi lintas batas, yang menyamarkan diri dengan berbagai situs "perjudian" atau platform investasi untuk melakukan penipuan.

Dalam kasus ini, lembaga penyidik tidak meminta bantuan peradilan pidana dari luar negeri, melainkan melalui pengawasan domestik, menangkap 59 tersangka kriminal yang kembali ke China. Ini mencerminkan bahwa meskipun China telah menandatangani perjanjian bantuan peradilan dengan banyak negara, tetapi tingkat penggunaannya tidak tinggi, kemungkinan dipengaruhi oleh efisiensi yang rendah, prosedur yang rumit, dan faktor-faktor lainnya.

Kesimpulan

Perlu ditekankan bahwa pelaku Web3 bukanlah "penjahat bawaan", dan bisnis yang terkait dengan aset kripto tidak selalu merupakan kejahatan menurut hukum China. Salah satu kesalahpahaman masyarakat saat ini terhadap pelaku Web3 sebagian berasal dari sikap relatif hati-hati terhadap teknologi blockchain dalam kebijakan terkait, serta beberapa tindakan "penegakan hukum yang berorientasi pada keuntungan".

Namun, jika warga negara Tiongkok dengan sengaja menggunakan aset kripto sebagai kedok untuk melakukan kejahatan terhadap warga negara domestik di luar negeri, meskipun "secara fisik keluar", mereka tetap sulit untuk terhindar dari sanksi hukum Tiongkok. Pelaku Web3 harus mematuhi hukum dengan ketat, menjalankan usaha secara patuh, dan menghindari pelanggaran terhadap batasan hukum.